Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 Terhadap Mekanisme Qabd Dalam Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus:PT. Pegadaian Syariah Cabang Cinere)

Farha Liamiza Fastawa

0 kali dilihat

1 dari 1 tersedia Perpustakaan Pusat S1 HES 026-13

Pengarang: Farha Liamiza Fastawa
Penerbit: IIQ
Kota terbit: Tangerang Selatan
Tahun: 2026
Edisi: 1
Deskripsi fisik: xxx+139 hlm ; 18x24 cm
Klasifikasi: 378.2 — Higher education
Letak rak: S1 HES 026-13
Subjek: Qabd
Program studi: S1-HES
Bahasa: Indonesia

Eksemplar & lokasi

Copy	Barcode	Lokasi	Edisi	Status
C.1	CT00003336	Perpustakaan Pusat	1 · ke-1 · 2026	Tersedia

Kutip

Farha Liamiza Fastawa (2026). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 Terhadap Mekanisme Qabd Dalam Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus:PT. Pegadaian Syariah Cabang Cinere). IIQ.

BibTeX RIS (Zotero, Mendeley, EndNote)

Koleksi terkait

Etos KErja Perspektif Al-Quran: Kajian Tafsir Al-Quranul Maj

Etos KErja Perspektif Al-Quran: Kajian Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy (w.1975 M)Anggie Vidhie

Dampak Pembinaan Dan Sertifikasi Nazir Wakaf Dalam Meningkat

Dampak Pembinaan Dan Sertifikasi Nazir Wakaf Dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)Siti Muzdalifah

Efisiensi Dan Produktivitas Pengelolaan Dana ZIS-DSKL Oleh B

Efisiensi Dan Produktivitas Pengelolaan Dana ZIS-DSKL Oleh Baznas Republik Indonesia Tahun 2011-2024Siti Naurah Shafa Firzatillah

Pengaruh Literasi Dan Awarenes Wakaf Terhadap Keputusan Berw

Pengaruh Literasi Dan Awarenes Wakaf Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui Bank Syariah Pada Nasabah BSI Di Wilayah Deli Serdang Langkat, Karawang dan JabodetabekLailan Fauza

Konsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Kompilasi Huk

Konsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI Pada Putusan Wanprestasi Akad Mudarabah (Studi Pengadilan Agama Di IndonesiaSalsabila Ismanita

Kepatuhan Hukum Pelaku UMK Terhadap Kewajiban Sertifikasi Ha

Kepatuhan Hukum Pelaku UMK Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Sawangan Depok)Syakila Amanda